Pada 22 Juli 2026, Perdana Menteri Li Qiang menandatangani Dekret Dewan Negara No. 841 yang mengundangkan Peraturan Dewan Negara tentang Administrasi Keluar-Masuk, berlaku mulai 15 September 2026 — 19 pasal, peraturan pelaksana terpenting sejak Undang-Undang Administrasi Keluar-Masuk Tiongkok berlaku lebih dari sepuluh tahun lalu. Media sosial Tiongkok sudah dipenuhi judul "keluar negeri makin sulit". Kami membaca teks lengkapnya, dan kesimpulannya justru sebaliknya: peraturan ini menyasar tiga kategori perbuatan melawan hukum dan industri perantara imigrasi — bukan pemohon biasa.
1. Apa isi peraturan ini
Menurut keterangan pers resmi, ada empat hal: membangun sistem peringatan risiko keamanan di luar negeri, memperjelas syarat permohonan, menyempurnakan langkah pembatasan keluar-masuk, dan menata layanan perantara keluar-masuk. Tiga yang pertama menyangkut individu; yang terakhir menyangkut satu industri — dan bobotnya paling besar.
2. Siapa yang kena larangan keluar
Bagian yang paling banyak disalahartikan. Pasal 4 tegas — larangan keluar hanya berlaku pada tiga skenario:
Pertama, warga yang dikenai penahanan administratif karena memperoleh dokumen secara curang atau melintasi perbatasan secara ilegal dapat dilarang keluar selama 6 bulan hingga 3 tahun setelah hukuman selesai. Kedua, warga yang di luar negeri melakukan kejahatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara — 6 bulan hingga 3 tahun sejak tanggal kembali. Ketiga, pelanggar aturan kontrol ekspor atau impor-ekspor teknologi yang berpotensi membahayakan keamanan industri dan teknologi — atas keputusan instansi berwenang.
Sama pentingnya, jaminan prosedural Pasal 6: instansi yang memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis fakta, alasan, dasar hukum, dan jalur keberatan (kecuali perkara keamanan negara dan penyidikan pidana). Artinya, pembatasan keluar kini menuntut sebab yang jelas, pemberitahuan tertulis, dan saluran banding — langkah menuju kepastian prosedur, bukan menjauhinya.
Pemohon biasa dengan dokumen asli dan tujuan jujur tidak mendapat pembatasan baru apa pun. Satu kalimat itu lebih berharga daripada sepuluh unggahan panik.
3. Cerita utamanya: industri perantara masuk rezim pendaftaran
Pendaftaran menjadi wajib (Pasal 7): agen baru wajib mendaftar ke administrasi imigrasi setempat dalam 15 hari sejak didirikan; agen yang sudah beroperasi diberi 90 hari sejak peraturan berlaku. Masuk ada syaratnya (Pasal 8): didirikan secara sah; perwakilan hukum tanpa catatan pidana kesengajaan; punya tenaga profesional, dana, dan tempat usaha; staf lini depan bersih dari pelanggaran keamanan negara dan administrasi perbatasan; serta kontrol internal yang sehat — lima syarat tanpa kecuali.
Enam garis merah (Pasal 10): menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan; menyediakan materi palsu atau membantu penipuan dokumen; membocorkan rahasia dagang atau data pribadi; beroperasi di luar lingkup terdaftar; mengorganisasi kegiatan lintas batas yang melanggar hukum; serta perbuatan lain yang membahayakan keamanan dan ketertiban. Dendanya nyata: hingga ¥50.000 untuk pelanggaran pendaftaran; untuk garis merah, satu hingga lima kali keuntungan ilegal di atas ¥20.000, atau ¥20.000–50.000 bila keuntungannya di bawah itu.
Keterangan pers resmi menyebut motifnya terang-terangan: sektor perantara "tidak jelas jumlahnya, sebagian beroperasi melanggar hukum dan merugikan hak pemohon". Bahasa sederhananya: janji "pasti disetujui", berkas yang "dipoles", dan agen fiktif yang raib membawa uang — mulai 15 September semuanya punya pasal denda dan alat penindakan.
4. Tiga hal yang perlu dilakukan pemohon
Pertama, kejujuran kini syarat keras. Pasal 3 menyatakan tujuan setiap permohonan "harus benar dan sah", dan akibat materi palsu tertulis dalam peraturan itu sendiri. Agen yang menyarankan Anda "mempercantik" berkas, sejak 15 September, sedang mengajak Anda melanggar hukum bersamanya. Kedua, periksa pendaftaran sebelum memakai agen di Tiongkok — status terdaftar akan menjadi kredensial kepatuhan paling dasar, seperti izin higiene sebuah restoran. Ketiga, baca imbauan risiko perjalanan resmi sebelum berangkat — instansi kini wajib menerbitkannya cepat, dan tujuan berisiko tertinggi akan aktif dicegah.
5. Posisi kami
Makin jelas garis kepatuhan, makin baik bagi lembaga yang bekerja benar. Tiga belas tahun langkah pertama kami adalah penilaian 30–60 menit — dan kami menolak di tempat bila kebutuhannya tidak nyata atau tidak tercapai. Peraturan yang menuliskan "iklan palsu" dan "materi palsu" ke dalam pasal denda tidak ditujukan kepada yang bekerja seperti itu.
Sumber: teks lengkap Peraturan Dewan Negara tentang Administrasi Keluar-Masuk (Dekret No. 841) dan tanya-jawab pers resmi, terbit Juli 2026. Tulisan ini rangkuman ketentuan pokok, bukan nasihat hukum; teks resmi dan instansi berwenang yang menentukan pada kasus individual.
Akurat per tanggal terbit; aturan dan biaya berubah tanpa pemberitahuan — pengumuman resmi dan penilaian per kasus yang menentukan.